Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

DPRD NTB Keluhkan Lambatnya Verifikasi Kerusakan Gempa Lombok

Reporter

image-gnews
Anak-anak korban gempa Lombok bermain di sekitar reruntuhan bangunan di Desa Batukliang Utara, Kecamatan Batukliang, Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat. Foto: Dok Joko Intarto
Anak-anak korban gempa Lombok bermain di sekitar reruntuhan bangunan di Desa Batukliang Utara, Kecamatan Batukliang, Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat. Foto: Dok Joko Intarto
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nusa Tenggara Barat atau DPRD NTB Isvie Rupaeda mengeluhkan lambatnya proses verifikasi data kerusakan rumah akibat gempa Lombok, Nusa Tenggara Barat dalam rapat konsultasi tindak lanjut penanganan gempa bumi NTB di DPR RI, Senin, 10 September 2018. Ia khawatir masih banyak puing-puing dari 180 ribu rumah yang rusak belum dibereskan, padahal sebentar lagi akan masuk musim hujan.

“Kenapa verifikasi begitu lambat?" ujar Isvie dalam rapat itu. Rapat dihadiri oleh Menko Perekonomian Darmin Nasution, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Menteri Kesehatan Nila Moeloek, Menteri Desa Tertinggal Eko Putro Sandjojo, Menteri Pariwisata Arief Yahya, Menteri Pendidikan Nasional Muhadjir Effendy, Kepala BNPB Willem Rampangilei, jajaran Pemerintah Provinsi NTB, anggota DPD NTB, dan pimpinan fraksi dan pimpinan komisi DPR RI.

Baca:
Kunjungi Lokasi Gempa Lombok, Jokowi Pimpin ...
BNPB Sebut Potensi Nasional Masih Mampu Tangani Gempa Lombok ...

BNPB mencatat saat ini 31.991 unit rumah yang terverifikasi rusak berat. Data ini berbeda jauh dengan data pemerintah daerah. Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah juga mengatakan dirinya menerima keluhan yang sama. "Saya sudah menelepon bupati-bupati yang ada di NTB, semuanya mengeluhkan lambatnya verifikasi itu," ujar Fahri dalam rapat itu.

Para kepala daerah, kata Fahri, meminta agar pemerintah pusat mempercayakan data verifikasi kepada pemerintah daerah. "Mereka bilang, pemerintah pusat percayalah. Kami sudah foto masyarakat itu di depan reruntuhan rumahnya," ujar Fahri menirukan keluhan masyarakat.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Baca: Gempa Lombok, Jokowi Minta TNI Tangani ...

Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB Willem Rampangilei menjelaskan, BNPB bukan tidak percaya kepada pemerintah daerah, namun lembaganya memiliki mekanisme sendiri. "Kami memiliki mekanisme verifikasi dan validasi.” Masalahnya, banyak validasi yang tidak sama dengan pemerintah daerah.

“Ini selalu terjadi saat terjadi bencana." Willem menjelaskan pihaknya tidak akan membiarkan verifikasi data kerusakan rumah akibat gempa Lombok terlalu lama. "Kami punya target Desember tahun ini akan selesai."

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Banjir dan Longsor di Kabupaten Luwu Menewaskan 14 Warga

3 jam lalu

Kondisi Desa Pohi, Kecamatan Luwuk Timur, Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah, saat dilanda banjir pada Selasa 30 Agustus 2022. ANTARA/ Stepensopyan Pontoh
Banjir dan Longsor di Kabupaten Luwu Menewaskan 14 Warga

Kabupaten Luwu turut dilanda banjir dan longsor akibat hujan sejak Jumat dinihari, 3 Mei 2024. BNPB melaporkan 14 warga lokal meninggal dunia.


33 Desa di Wajo Sulawesi Selatan Terendam Banjir, Listrik Padam di Tengah Evakuasi

4 jam lalu

Seorang warga melintasi jalan yang tergenang banjir sambil menggendong anaknya di Kecamatan Biringkanaya, Makassar, Sulawesi Selatan, Jumat 17 Februari 2023. Hujan deras yang mengguyur Kota Makassar sejak Senin  (13/2) malam tersebut merendam permukiman warga hingga ketinggian air mencapai 1 meter di beberapa lokasi sehingga sejumlah kepala keluarga terpaksa mengungsi sementara ke tempat yang lebih aman.  ANTARA FOTO/Abriawan Abhe
33 Desa di Wajo Sulawesi Selatan Terendam Banjir, Listrik Padam di Tengah Evakuasi

Banjir merendam 33 desa di Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan pada Jumat, 3 Mei 2024, pukul 03.03 WITA.


Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

10 jam lalu

Ribuan Kepala Desa se - Indonesia melakukan aksi di depan Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa, 17 Januari 2023. Dalam aksi tersebut mereka menuntut perpanjangan masa jabatan kepala desa yang sebelumnya enam tahun menjadi sembilan tahun, dan meminta DPR RI merevisi masa jabatan yang diatur dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. TEMPO/M Taufan Rengganis
Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

Pemerintah akhirnya mengesahkan UU Desa terbaru yang telah diteken Jokowi dan diwacanakan perubahannya sejak Mei 2022. Apa saja aturan barunya?


Permintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?

11 jam lalu

Perkumpulan Aparatur Pemerintah Desa (Pabdesi) menggelar aksi unjuk rasa menuntut DPR merevisi Undang-Undang Desa pasal 39 agar masa jabatan Kepala Desa diperpanjang menjadi 9 tahun, Selasa, 17 Januari 2023. TEMPO/Ima Dini Shafira
Permintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?

Permintaan para kepala desa agar masa jabatannya ditambah akhirnya dikabulkan pemerintah. Samakah hasilnya dengan UU Desa?


DPR Agendakan Rapat Evaluasi Pemilu 2024 dengan KPU pada 15 Mei

12 jam lalu

Suasana rapat dengar pendapat Komisi II DPR RI membahas revisi Peraturan KPU di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 31 Oktober 2023. Rapat tersebut membahas penyesuaian Peraturan KPU berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXV/2023 terkait batas usia capres dan cawapres yang diubah menjadi berusia minimal 40 tahun atau pernah berpengalaman sebagai kepala daerah. TEMPO/M Taufan Rengganis
DPR Agendakan Rapat Evaluasi Pemilu 2024 dengan KPU pada 15 Mei

KPU sebelumnya tidak menghadiri undangan rapat Komisi II DPR karena bertepatan dengan masa agenda sidang sengketa Pilpres 2024.


Kepala BNPB Sebut Masa Tanggap Darurat Erupsi Gunung Ruang hingga 14 Mei

23 jam lalu

Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Suharyanto saat memimpin rapat koordinasi penanggulangan bencana banjir bandang di Kantor Bupati Humbang Hasundutan, Sumatra Utara, Senin, 4 Desember 2023. Suharyanto mengatakan bencana susulan masih berpotensi terjadi akibat curah hujan yang tinggi. (Humas BNPB)
Kepala BNPB Sebut Masa Tanggap Darurat Erupsi Gunung Ruang hingga 14 Mei

Kepala BNPB menyebutkan masa tanggap darurat erupsi Gunung Ruang di Pulau Ruang Kabupaten Kepulauan Sitaro, Sulawesi Utara, hingga 14 Mei 2024


Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

1 hari lalu

Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid. Foto: TEMPO | Hilman Faturrahman W
Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

Amnesty mendesak DPR dan pemerintah membuat peraturan ketat terhadap spyware yang sangat invasif dan dipakai untuk melanggar HAM


Jokowi Instruksikan Pendataan dan Relokasi Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang

1 hari lalu

Presiden RI Joko Widodo memimpin rapat terbatas dengan sejumlah menteri Kabinet Indonesia Maju di Istana Merdeka, Jumat 3 Mei 2024. ANTARA/Mentari Dwi Gayati
Jokowi Instruksikan Pendataan dan Relokasi Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang

Jokowi meminta pendataan penduduk terdampak erupsi Gunung Ruang dan persiapan tempat relokasi


BNPB: Pemerintah Terus Upayakan Evakuasi 9.000 Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang

1 hari lalu

Ratusan warga mengantre saat proses evakuasi menggunakan  KRI Kakap-811  di Pelabuhan Tagulandang, Kabupaten Kepulauan Sitaro, Sulawesi Utara, Rabu, 1 Mei 2024. TNI Angkatan Laut (lantamal) VIII mengevakuasi sekitar 330 orang yang terdampak erupsi Gunung Ruang dengan menggunakan KRI Kakap-811 menuju Pelabuhan Bitung menyusul meningkatnya aktivitas gunung yang berada pada status Level IV Awas. ANTARA/Andri Saputra
BNPB: Pemerintah Terus Upayakan Evakuasi 9.000 Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang

Pemerintah akan mengambil langkah permanen untuk memindahkan permukiman warga, khususnya di Pulau Ruang, pulau utama di kaki Gunung Ruang.


Sebanyak 5.719 Warga Sekitar Gunung Ruang Belum Dievakuasi, BNPB: Butuh Tiga Hari

1 hari lalu

Warga menunggu kedatangan KRI Kakap-811 untuk mengungsi di Pelabuhan Tagulandang, Kabupaten Kepulauan Sitaro, Sulawesi Utara, Kamis, 2 Mei 2024. Proses evakuasi warga yang terdampak erupsi Gunung Ruang terus dilakukan dengan melibatkan sejumlah armada kapal dari berbagai instansi dan jumlah warga yang diungsikan dari Pulau Tagulandang mencapai 3.792 orang. ANTARA/Andri Saputra
Sebanyak 5.719 Warga Sekitar Gunung Ruang Belum Dievakuasi, BNPB: Butuh Tiga Hari

Erupsi di Gunung Ruang masih berdampak pada terputusnya akses lalu lintas di tujuh bandar udara terdekat.